Jakarta (-) – Kementerian Agama bekerja sama dengan sepuluh Lembaga Penelitian dan Layanan Masyarakat (LPPM) dari Pendidikan Tinggi Agama Islam Negara (PTKIN) untuk merumuskan Program Kuliah Pekerjaan Nyata Tematik (KKN) berdasarkan pada pemberdayaan ekonomi umat.
“Kami ingin mendorong LPPM Ptkin untuk dapat mensinergi kegiatan layanan masyarakat melalui program Layanan Masyarakat Tematik, terutama dalam program yang terkait dengan Zakat dan WAQF melalui pemberdayaan ekonomi rakyat,” kata Direktur Jenderal Bimbingan Komunitas Islam dari Kementerian Agama Abu Rokhmad di Jakarta, Minggu.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
LPPM Ptkin berasal dari Uin Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, Uin Walisongo Semarang, dan Uin Antasari Banjarmasin.
Selain itu, LPPM Ptkin juga berasal dari Uin Maulana Malik Ibrahim Malang, Iain Sultan Amai Gorontalo, Uin Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Uin Raden Intan Lampung, Uin Datokarama Palu, dan Uin Alauddin Marapassar.
Abu Rokhmad mengatakan KKN tematik diperlukan untuk menyatukan kegiatan akademik dengan masalah strategis rakyat. Dia menekankan pentingnya kontribusi siswa dalam memperkuat ekonomi berbasis agama.
Menurutnya, program ini sejalan dengan Asta Protas, Menteri Agama, terutama titik -titik pemberdayaan ekonomi rakyat. Memperkuat ekonomi agama bertujuan untuk membawa agama yang memiliki dampak nyata dalam kehidupan sosial masyarakat.
“Kami ingin siswa juga belajar dari praktik yang baik. Bagaimana zakat dan waqf dapat dikelola secara produktif, transparan, dan memiliki dampak luas,” katanya.
Abu juga mengungkapkan pentingnya peran siswa dalam memperkuat ekosistem agama yang produktif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Ini mendorong integrasi data dan memetakan potensi orang sebagai dasar untuk persiapan program.
“Kami ingin LPPM tidak hanya menjadi pelaksana teknis, tetapi juga mitra strategis dalam merancang program berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat. Kampung Zakat, inkubasi WAQF yang produktif, dan WAQF City dapat menjadi lokus KKN tematik di masa depan,” kata Abu Rokhmad.
Selain itu, ABU mengundang ketua Ptkin LPPM untuk mendaratkan program dan layanan yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Komunitas Islam.
Dia menganggap ini untuk membantu masyarakat di lokasi KKN memahami layanan yang tersedia di Kantor Urusan Agama (KUA), termasuk prosedur dan biaya layanan.
“Jika kita mensinergi desa Zakat, pemberdayaan ekonomi rakyat, kota -kota WAQF, dan inkubasi WAQF yang produktif di satu wilayah, maka dampaknya akan terlihat lebih cepat,” katanya.
Baca Juga: Laporan Kementerian Agama 8 Haji Prospektif Meninggal, Pastikan Layanan Lengkap
Baca Juga: Kementerian Agama Mengingatkan Peziarah untuk Mematuhi Peraturan Sehingga Kegiatan Haji Lancar
Reporter: ASEP Firmansyah
Editor: Riza Mulyadi
Hak Cipta © antara 2025
RakyatPos Irian










