PDIP: Harap benar-benar sesuai dengan fakta yang terkait dengan penulisan ulang sejarah

- Jurnalis

Minggu, 1 Juni 2025 - 07:44 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta (-) -PDI Perjuman meminta agar penulisan ulang sejarah Indonesia yang diluncurkan oleh pemerintah dilakukan dengan benar berdasarkan fakta sejarah, tidak didasarkan pada cerita dari satu partai tertentu.

“Untuk menulis sejarah, tolong benar -benar sesuai dengan fakta sejarah. Bukan ''Ceritanya', TIDAK Cerita Mereka yang menang, tapi sungguh CeritaKisah itu, sejarah perjuangan bangsa kita, “kata ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidaya setelah upacara ulang tahun Pancasila di Jakarta pada hari Minggu.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Djarot juga mengingatkan bahwa tidak ada sejarah bangsa yang ditutupi dalam menulis ulang sejarah yang sedang dilakukan oleh Kementerian Kebudayaan.

“Jangan kemudian sejarah ditutupi, jangan teralihkan sejarah, maka kita harus benar -benar ketika ada tulisan historis, itu harus dilakukan secara terbuka,” katanya.

Baca Juga: PDIP: Koruptor untuk Perusak Lingkungan Bukan Pancasilais

Dalam hal ini, Djarot menyinggung perjalanan peringatan ulang tahun Pancasila pada tanggal 1 Juni, yang dilarang oleh Komando Operasional untuk Pemulihan dan Ketertiban (Kopkamtib) selama pemerintahan Orde Baru.

Peringatan kelahiran Pancasila dikatakan telah dihentikan setelah presiden pertama Republik Indonesia Soekarno meninggal pada tahun 1970. Larangan itu didasarkan pada pandangan sejarawan Nugroho Notosusanto yang mengatakan ulang tahun Pancasila bukan 1 Juni.

“Dan itu ditentang, itu diluruskan oleh para sejarawan,” kata Djarot.

Kementerian Kebudayaan menargetkan penulisan buku sejarah Indonesia yang diperbarui yang akan diselesaikan pada Agustus 2025. Proyek ini melibatkan 113 penulis, 20 editor volume, dan tiga editor umum dari sejarawan dan akademisi di bidang arkeologi, geografi, sejarah, dan humaniora lainnya.

Baca Juga: PDIP: Pancasila seharusnya tidak hanya dihukum, tetapi juga diaktualisasikan

Sebelumnya, Menteri Budaya Fadli Zon mengatakan rencana pemerintah untuk membuka ruang diskusi mengenai penulisan ulang buku sejarah Indonesia.

Dia mengatakan bahwa forum diskusi tentang draft buku sejarah baru dapat dilakukan jika persiapan desain buku sejarah telah selesai atau setidaknya didekati.

“Ya, tunggu buku itu, atau untuk maju, saya mengatakan bahwa mungkin 70 persen, 80 persen. Sekarang di atas 50 persen,” katanya di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (5/26).

Reporter: Fath Putra Mulya
Editor: Edy M Jacob
Hak Cipta © antara 2025

RakyatPos Irian

Berita Terkait

Bupati Muara Enim Masih Diperiksa KPK di Sumsel, Besok Dibawa ke Jakarta
Golkar Sangat Prihatin Bupati Muara Enim Kena OTT KPK
KPK juga tengah mendalami kasus MBG, dan akan menggelar gelar perkara untuk mengetahui kelanjutannya
Polisi Ungkap Kronologi Meninggalnya Ibu Aminah Usai Makan Sate Beracun dari Menantunya
Wabah Ebola: Pembatasan perjalanan apa yang diberlakukan oleh negara-negara?
Fenomena langka Blue Moon pada 31 Mei bisa disaksikan dari Indonesia, perhatikan waktunya
Berita Terkini, Berita Terkini di Indonesia dan Dunia | tempo.co
Ikatan Keluarga Minang Nilai Klarifikasi Abu Janda Malah Memperluas Isu Intoleransi

Berita Terkait

Senin, 8 Juni 2026 - 16:35 WIB

Bupati Muara Enim Masih Diperiksa KPK di Sumsel, Besok Dibawa ke Jakarta

Senin, 8 Juni 2026 - 16:29 WIB

Golkar Sangat Prihatin Bupati Muara Enim Kena OTT KPK

Senin, 8 Juni 2026 - 16:29 WIB

KPK juga tengah mendalami kasus MBG, dan akan menggelar gelar perkara untuk mengetahui kelanjutannya

Senin, 8 Juni 2026 - 16:26 WIB

Polisi Ungkap Kronologi Meninggalnya Ibu Aminah Usai Makan Sate Beracun dari Menantunya

Kamis, 28 Mei 2026 - 07:19 WIB

Wabah Ebola: Pembatasan perjalanan apa yang diberlakukan oleh negara-negara?

Berita Terbaru

Berita

Golkar Sangat Prihatin Bupati Muara Enim Kena OTT KPK

Senin, 8 Jun 2026 - 16:29 WIB