Kementerian Keuangan merilis Program Pembiayaan Kreatif untuk Infrastruktur Regional

- Jurnalis

Jumat, 2 Mei 2025 - 13:03 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA (-) – Direktorat Jenderal Keuangan Balance (DJPK) dari Kementerian Keuangan meluncurkan program sinergi sebagai inisiatif kolaboratif untuk mempercepat penyediaan infrastruktur di wilayah tersebut melalui penggunaan skema pembiayaan kreatif, baik melalui pinjaman regional dan kerja sama pemerintah dan bisnis (PPP).

Program ini berkolaborasi dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan PT Indonesia Infrastructure (PII) yang bertujuan membantu pemerintah daerah mengatasi kesenjangan fiskal dalam pengembangan infrastruktur publik.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dikutip dari pernyataan resmi Kementerian Keuangan di Jakarta, Jumat, program Synergy dimulai pada hari Rabu (4/30/2025) dengan implementasi 1 fase pertama yang diadakan dengan cara hibrida.

Kegiatan ini dihadiri oleh lebih dari 2.600 peserta dari 433 pemerintah daerah melalui online dan dihadiri secara langsung oleh sejumlah lembaga pusat, termasuk SMI, PII, serta perwakilan dari Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, dan pelayanan teknis lainnya.

Baca Juga: Kementerian Keuangan Siap Membantu Jakarta Merancang Pembiayaan Alternatif

Sebanyak 350 pertanyaan dari peserta akan diringkas dalam buku pembiayaan kreatif.

Program Synergy bertujuan untuk membangun pemahaman komprehensif tentang pembiayaan kreatif di antara pemerintah daerah.

Program ini dilakukan secara terstruktur dan bertahap sepanjang tahun 2025.

Program ini dimulai dengan memastikan pemerintah daerah memiliki pemahaman yang komprehensif terkait dengan skema pembiayaan kreatif dan instrumennya, mengidentifikasi kebutuhan infrastruktur di wilayah tersebut, inventaris instrumen pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan, untuk membimbing sehingga wilayah tersebut dapat menggunakan instrumen ini secara optimal.

Di masa depan, program ini akan berlanjut dengan pendalaman instrumen pembiayaan seperti pinjaman regional dan PPP.

DJPK juga akan menganalisis kebutuhan infrastruktur berdasarkan data APBD, pencapaian pengembangan, RPJMD, dan RKPD dari masing -masing wilayah.

Program sinergi diharapkan menjadi katalis pembangunan infrastruktur regional yang inklusif yang mendukung realisasi Visi Emas Indonesia 2045.

Baca Juga: Kementerian Keuangan Rilis 3 Inisiatif Memperkuat Pembiayaan Infrastruktur

Baca Juga: PT SMI Funning 94 Proyek terkait iklim dengan komitmen IDR 33 triliun

Reporter: Imamatul Silfia
Editor: Kelik Dewanto
Hak Cipta © antara 2025

RakyatPos Irian

Berita Terkait

Bupati Muara Enim Masih Diperiksa KPK di Sumsel, Besok Dibawa ke Jakarta
Golkar Sangat Prihatin Bupati Muara Enim Kena OTT KPK
KPK juga tengah mendalami kasus MBG, dan akan menggelar gelar perkara untuk mengetahui kelanjutannya
Polisi Ungkap Kronologi Meninggalnya Ibu Aminah Usai Makan Sate Beracun dari Menantunya
Wabah Ebola: Pembatasan perjalanan apa yang diberlakukan oleh negara-negara?
Fenomena langka Blue Moon pada 31 Mei bisa disaksikan dari Indonesia, perhatikan waktunya
Berita Terkini, Berita Terkini di Indonesia dan Dunia | tempo.co
Ikatan Keluarga Minang Nilai Klarifikasi Abu Janda Malah Memperluas Isu Intoleransi

Berita Terkait

Senin, 8 Juni 2026 - 16:35 WIB

Bupati Muara Enim Masih Diperiksa KPK di Sumsel, Besok Dibawa ke Jakarta

Senin, 8 Juni 2026 - 16:29 WIB

Golkar Sangat Prihatin Bupati Muara Enim Kena OTT KPK

Senin, 8 Juni 2026 - 16:29 WIB

KPK juga tengah mendalami kasus MBG, dan akan menggelar gelar perkara untuk mengetahui kelanjutannya

Senin, 8 Juni 2026 - 16:26 WIB

Polisi Ungkap Kronologi Meninggalnya Ibu Aminah Usai Makan Sate Beracun dari Menantunya

Kamis, 28 Mei 2026 - 07:19 WIB

Wabah Ebola: Pembatasan perjalanan apa yang diberlakukan oleh negara-negara?

Berita Terbaru

Berita

Golkar Sangat Prihatin Bupati Muara Enim Kena OTT KPK

Senin, 8 Jun 2026 - 16:29 WIB